Lantik Penjabat Kepala Desa, Bupati Harapkan Adanya Pertemuan Kekeluargaan

Lantik Penjabat Kepala Desa, Bupati Harapkan Adanya Pertemuan Kekeluargaan

By Redaksi On Oktober 09, 2019

Pelantikan Dua Penjabat Desa oleh Bupati Mamuju H Hasbi Wahid, yang di Pusatkan di Halaman Kantor Desa Bonda Kecamatan Papalang.

MAMUJU, MJSULBAR.COM - Mengisi kekosongan Jabatan di tingkat Desa, pada selasa (8/10/2019). Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Jabatan untuk Penjabat Kepala Desa di dua Desa yakni Desa Bonda Kecamatan Papalang dan Desa Botteng Kecamatan Simboro.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Mamuju H Habsi Wahid berharap kepada Penjabat Kepala Desa agar melakukan pertemuan dengan warga yang dikemas dalam bentuk pertemuan kekeluargaan.

“Agar terjalin hubungan yang baik dan tidak terjadi kesalah pahaman antara warga dan Kepala Desa tentunya tugas yang harus dilakukan selaku pemimpin di tingkat Desa, dan perlu melakukan pertemuan-pertemuan kekeluargaan yang tentunya mengedepankan rasa persaudaraan sehingga terjalin rasa saling menghargai,” ujar Habsi Wahid.

Sesaat setelah melantik dua Penjabat Desa yang di Pusatkan di halaman Kantor Desa Bonda Kecamatan Papalang.

Bupati juga berpesan, salah satu tugas yang harus di laksanakan selaku Penjabat Kepala Desa yakni melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Definitif, sehingga harus menyusun formula di Desa agar dalam pelaksnaannya nanti dapat berjalan dengan kondusif.

Adapun Pejabat Kepala Desa yang dilantik adalah Desa Bonda Kecamatan Papalang di jabat oleh Ridwan SPd dan Desa Botteng Kecamatan Simboro di jabat oleh Jumardin SIp. (*).

Harapkan PAD meningkat, Bupati Mutasi Pejabat di Bapenda Mamuju

Harapkan PAD meningkat, Bupati Mutasi Pejabat di Bapenda Mamuju

By Redaksi On September 23, 2019

MAMUJU, MJSULBAR.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju yang masih tergolong rendah, membuat Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid segera mengambil tindakan. Salah satu kebijakannya, dengan melakukan pergeseran pejabat administrator dan pengawas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju. Pertanggal 23 September 2019, secara resmi 4 pejabat di Bapenda Mamuju bergeser yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Mamuju di Kantor Bapenda Mamuju.

Dari pergeseran pejabat tersebut, Habsi Wahid mengharapkan PAD Mamuju yang kini masih diangka kurang dari 10% dari APBD yakni 70 miliyar rupiah dapat meningkat signifikan. Sebab, jika melihat potensi daerah yang tergolong besar, PAD mamuju dapat mencapai angka 200 miliyar. Hanya saja, sejauh ini, Kabupatenb Mamuju masih terhambat di infrastruktur dan sumber daya manusia.

“Sebenarnya angka 70 M itu jauh dari potensi yg kita miliki, kalau menurut perkiraan,  bisa kita capai sampai 200 M itu baru di pajak restoran dan tempat hiburan. namun mengapa PAD kita masih rendah, tentu berapa variabel yang menentukan, pertama infrastruktur kita belum memadai,  kedua SDM masih menjadi suatu kelemahan dalam memaksimalkan penerimaan PAD.” Sebut Habsi.

Ia menyampaikan bahwa pergeseran yang dilakukan bukan untuk memberi sanksi kepada pejabat sebelumnya akan tetapi hal tersbebut merupakan hasil evaluasi atas pendampingan KPK selama kurang lebih satu tahun terakhir. Menurutnya, untuk mengisi jabatan administrator dan pengawas, dibutuhkan pejabat yang lebih menguasai Informasi Technology (IT).

“Sudah sekitar 1 tahun kita mendapat pendampingan dari KPK. Banyak hal yang didapati sebagai penghambat penerimaan PAD. Oleh karenanya dengan mendadak kita melakukan suatu rotasi jabatan pejabat administrator dan pejabat Pengawas.
Ini tentu maknanya bahwa kita ingin lebih baik bagaimana meningkatkan PAD kita.” Terangnya.

Kepada pejabat yang telah dilantik, Habsi meminta agar mereka banyak belajar lagi dan lebih bertanggung jawab.

Adapun mereka yang dilantik diantaranya, A. Tasyrief Akbar menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Imran menjadi Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah, Abd. Kadir menjadi Kasubbid Pengembangan dn Intesifikasi Pendapatan Daerah dan Jusni Adil menjadi Kasubbid Perumusan teknik perencanaan Intesifikasi dan Analisis Regulasi Pendapatan. (hms.dhl)

LDII DIY Gelar Pelatihan Dakwah Era Milenial

LDII DIY Gelar Pelatihan Dakwah Era Milenial

By Redaksi On September 20, 2019

Silaturahim pengurus harian DPW LDII DIY dengan Kepala Kantor  Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kakanwil Kemenag DIY) Drs H Edhi Gunawan MPdl

YOGYAKARTA, MJSULBAR.COM - Sejarah mencatat bahwa ulama sangat berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI. Seiring berjalannya waktu, saat ini teknologi berkembang semakin pesat sehingga secara langsung atau tidak langsung banyak informasi yang membuat bingung masyarakat, termasuk didalamya ulama. Menyikapi hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menyelenggarakan pelatihan dakwah bagi dai/daiyah se-DIY. 

Acara bertempat di Gedung Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Minggu, 22 September 2019 mendatang. Tujuan pelatihan ini untuk memberikan bekal dan wawasan kepada Dai/Daiyah muda LDII DIY tentang apa dan bagaimana menghadapi generasi milenial, menyelami perkembangan teknologi dunia maya dan ketrampilan public speaking. Akan hadir sebanyak 50 utusan Dai/Daiyah muda LDII seluruh kabupaten dan Kota se-DIY, 10 pengurus DPW LDII DIY dan 15 peserta umum.

Materi pelatihan berfokus pada dakwah era digital. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas bagi juru dakwah dalam melakukan dakwah tatap muka langsung, maupun dakwah tidak langsung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pelatihan akan dibuka oleh Kakanwil Kemenag DIY, dengan narasumber antara lain Dr. KH. Malik Madani, Wakil Ketua MUI DIY, Dr. H. Hamdan Daulay, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, H. Ahmad Riyadi, M.Kom, DPW LDII DIY, dan Sakti Alfattah (Public Speaking Motivator).

Kegiatan DPW LDII Yogyakarta lebih lengkap dapat diakses melalui www.diy.ldii.or.id

Gubernur Sulsel di Pengajian Akbar LDII: Mari Duduk Bersama Hadirkan Boarding School yang Berkualitas

Gubernur Sulsel di Pengajian Akbar LDII: Mari Duduk Bersama Hadirkan Boarding School yang Berkualitas

By Redaksi On September 16, 2019

Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Nurdin Abdullah MAgr menyampaikan arahan di forum pengajian akbar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan. 

MAKASSAR, MJSULBAR.COM – Mendidik bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membangun moral yang baik. Bila ingin berhasil menciptakan manusia yang cerdas, bermoral, dan beretika maka sarana dan prasarana pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Nurdin Abdullah MAgr mengutarakan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul harus didukung infrastruktur yang mendukung. “Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dicanangkan oleh presiden kita yaitu membangun SDM unggul. Saat ini masih ada batu bara, emas, nikel, lahan, dan air. Tetapi 20-30 tahun kedepan tantangannya berbeda. Apa yang kita bisa wariskan yaitu iman, takwa, ilmu, dan teknologi,” ujarnya di Masjid Roudhotul Jannah, Jalan Berua Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2019).

Pengajian akbar LDII Sulawesi Selatan di Masjid Roudhotul Jannah, Jalan Berua Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2019). Hadir Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Nurdin Abdullah MAgr dan Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan AGH Sanusi Baco Lc.

Gubernur Nurdin Abdullah hadir menyampaikan arahan di forum pengajian akbar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum menyampaikan arahan, gubernur mengunjungi dua tempat yang berbeda. Pertama, Gubernur Nurdin Abdullah meresmikan Sekolah Budi Utomo Makassar. Selanjutnya, gubernur juga meninjau maket Pesantren Roudhotul Jannah Makassar dan menandatangani prasasti peresmian masjid.

Selain Gubernur Nurdin Abdullah, juga hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan AGH Dr (HC) Sanusi Baco Lc yang menyampaikan ceramah agama. Pengajian yang dihadiri ribuan umat muslim ini bertajuk “Peran LDII Menumbuhkan SDM Profesional Religius dalam Mewujudkan Indonesia Maju”.

Pengajian dihadiri warga LDII dari 5 kecamatan di Kota Makassar. Juga hadir para Ketua dan Sekretaris DPD LDII kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Turut hadir Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Drs Adnas MSi, Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, dan Sekretaris Ishak Andi Ballado SE. Tampak hadir Wakil Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Asdar Mattiro SSos, Muhtar Mannan SH, Dr Sukardi Weda, Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Ir La Hatta MPd.

Pendidikan, kata Gubernur Nurdin Abdullah, jangan hanya berorientasi mencerdaskan. Tetapi juga membangun akhlak yang baik. “Padahal, kalau mau berhasil, anak-anakku sekalian harus menjadi manusia yang cerdas, bermoral, dan beretika,” katanya.

LDII mendirikan Yayasan Budi Utomo Makassar yang mengelola sekolah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA) hingga SMA. Gubernur Nurdin Abdullah di kesempatan pengajian akbar tersebut menandatangani prasasti peresmian Sekolah Budi Utomo Makassar. Selain itu, pihaknya menandatangani prasasti beberapa masjid yang dikelola LDII.

Dalam sambutannya, gubernur mengatakan, Indonesia memiliki semua Sumber Daya Alam berupa energi atau mineral. “Kita tinggal mencari ilmu, membekali iman, moral, dan etika yang baik. Kita menganut budaya sipakatau dan sipakalebbi. Jadi, saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh LDII tidak bisa jika hanya LDII sendiri yang mengerjakannya. Harus ada campur tangan pemerintah,” ujar gubernur.

Gubernur berujar, mari duduk bersama hadirkan boarding school yang berkualitas. “Tugas LDII ini, bagaimana menciptakan insan yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki moral yang baik,” tuturnya.

Sementara Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP mengutarakan, dari sisi akademik, LDII melakukan literasi digital. “LDII telah melakukan lokakarya ekonomi dan digital dalam rangka menyikapi era industry 4.0. Tujuannya agar tidak gaptek teknologi. Pendidikan digital akan kita terapkan pada sekolah formal yang sekarang kita bina,” ungkap Abri saat diwawancarai media.

Lebih lanjut, LDII mengelola sekolah berbasis asrama atau boarding school. “Dari pagi hingga pukul 14.00 wita, para siswa dididik di sekolah formal. Adapun pukul 14.00 wita hingga pukul 22.00 Wita mereka dididik di pondok pesantren,” jelasnya.

Tujuan didirikannya boarding school, ujar Abri, agar ada keseimbangan antara pendidikan formal dan pesantren. “Keseimbangan antara pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan. Nah, attitude ini penting agar mereka tidak berinteraksi dengan narkoba. Saat mereka dewasa, mereka punya pondasi iman dan takwa,” sebutnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan bantuan pembangunan masjid Sekolah Budi Utomo Makassar. “Insya Allah dengan bantuan dari pemerintah kolaborasi ini bisa terbangun dengan baik. Pada akhirnya kita membina umat dengan menyeluruh,” katanya. (mj)

Fadly Ibrahim: Habibie dan Politik Islam

Fadly Ibrahim: Habibie dan Politik Islam

By Redaksi On September 12, 2019

Fadly Ibrahim

MAKASSAR, MJSULBAR.COM -  Selepas menyampaikan aspirasi pada SU MPR/DPR RI tahun 2000, saya bersama kawan sekampus berdiskusi dengan Prof Deliar Noer, Rusli Biki, Habib Ali Kwitang, DR Mochtar Naim, dan beberapa tokoh lainnya (saya lupa namanya). 

Politik Islam Orde Baru menjadi topik yang dibincangkan saat itu. Diskusi berbobot dan konstruktif bagi kami yang masih berstatus mahasiswa.

Prof Deliar menilai bahwa Orde Baru adalah fase kritis pertarungan ide dan gagasan pemikiran islam. Datuk Mochtar yang berpatron pada pemikiran politik tokoh Masyumi Muhammad Natsir menganggap gerakan islam berbasis partai politik pada masa itu sulit menjadi agenda umat karena kekuasaan selalu hadir melemahkan relasi Islam dan negara. 

Begitupula pesantren dan pengajian yang merupakan instrumen kultural untuk membina umat juga dipenetrasi oleh kekuasaan, sebagaimana yang dirasakan oleh Habib Kwitang. Bahkan lebih dari itu, menurut Rusli Biki (adik Amir Biki korban Tanjung Priok) Orde Baru secara terbuka menunjukkan perlakukan diskriminatif dan represifnya terhadap kelompok-kelompok Islam.

Disharmoni antara Islam dan Orde Baru adalah realitas sejarah Indonesia modern yang sulit disangkal, karena terdapat banyak fakta yang menguatkannya. Diantaranya HMI dan ormas lainnnya dipaksa tunduk pada asas tunggal Pancasila, PPP sebagai fusi ormas dan partai Islam dijinakkan, dan pembatasan terhadap akses simpul ekonomi. 

Rentang 1970-1988 adalah masa lemahnya posisi tawar umat Islam, aktivis dakwah atau islam politik dibranding dengan “ekstrem kanan”, “Negara Islam”, “SARA” dan “Anti Pancasila”, padahal belum tentu Gerakan dakwah tersebut berafiliasi dengan DI/TII atau kelompok Gerakan Transnasional. 

Rekayasa sosial politik dengan mudah dilakukan oleh intelejen untuk menghabisi orang-orang yang melawan arus kekuasaan. Ali Murtopo dengan OPSUS-nya merupakan invisible government yang setiap saat bisa melakukan eksekusi tanpa harus berdiskusi panjang dengan presiden. Komando Jihad, Tanjung Priok, Talang Sari Lampung adalah sederet karya intelejen Ali Murtopo.

Dalam situasi itu, Habibie yang lahir dari keluarga dengan trasidisi Islam yang kuat merasakan marginalisasi tersebut. Sehingga perlahan berupaya mengubah arah kebijakan politik Orde Baru yang sejak awal tidak berpihak kepada umat Islam. 

Karenanya saat Imaduddin Abdurrahim, Dawam Rahardjo dan Syafi'i Anwar menyampaikan gagasan pembentukan wadah yang menghimpun cendikiawan muslim, ide tersebut bertemu frekuensi dengan kerisauan Habibie. 

Poros intelektual kampus menilai bahwa sekalipun Habibie cukup lama berinteraksi dengan tradisi barat yang sekuler, namun ia tetap teguh pada akar keyakinannya, bereputasi nasional internasional serta dapat diterima oleh Soeharto.

ICMI kemudian lahir menjadi gerakan pemikiran dan intelektual Islam yang mewarnai pertarungan gagasan dan kekuasaan di Indonesia, rumah bagi kaum intelegensia muslim yang memiliki kemajemukan wacana pemikiran. 

Lewat kerja politik-intelektual Habibie dengan sahabat cendikiawannya di ICMI, dirinya mampu mereduksi dan mengurai kelompok anti Islam diperiode akhir pemerintahan Soeharto. Orde Baru kemudian lebih akomodatif dengan kepentingan Islam. 

Indikasinya adalah terjadinya dominasi kaum terdidik (intellectual booming) yang berasal dari kelas menengah kaum santri pada struktur pemerintahan Orde Baru. Ormas Islam semakin optimal memainkan peran civil society-nya karena mendapat dukungan dari pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh menjamur, dan pesantren dimodernisasi. 

Namun dalam situasi kebangkitan Islam Indonesia yang bergerak dinamis tersebut, instabilitas politik nasional mematahkan visi Islamic Futurism Habibie. Kata Ahmad Syafii Ma’arif “Habibie adalah seorang yang baik, tetapi datang pada waktu yang salah”.

Selamat jalan pak Habibie, semoga pahala dari karya dan pengabadianmu terus mengalir seperti mata air yang menghidupi banyak orang, sebagaimana pesan ayahandamu. (*)

Kontribusi Ormas, DPP LDII Gelar Lokakarya Ekonomi dan Pendidikan Digital

Kontribusi Ormas, DPP LDII Gelar Lokakarya Ekonomi dan Pendidikan Digital

By Redaksi On September 10, 2019

 Pembukaan lokakarya ekonomi dan pendidikan digital di Kantor DPP LDII, Jalan Arteri Tentara Pelajar, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Hadir tiga orang utusan dari DPW LDII Sulawesi Selatan. Ketiganya adalah Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, Wakil Ketua Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Wakil Sekretaris Mujahidin ST.

JAKARTA, MJSULBAR.COM – Menyongsong revolusi industri 4.0, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mendorong warganya memiliki literasi digital. Melalui literasi dunia digital, warga LDII diharapkan tak mengalami kesenjangan pengetahuan dan mempermudah. Bahkan mengembangkan potensi mereka secara efisien dan optimal, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Pentingnya beradaptasi sekaligus memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0 menjadi latar belakang DPP LDII menggelar lokakarya nasional yang membahas ekonomi dan pendidikan berbasis digital di Kantor DPP LDII, Jalan Arteri Tentara Pelajar, Jakarta, Selasa (10/9/2019)

  Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, Wakil Ketua Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Wakil Sekretaris Mujahidin ST.

Lokakarya yang diikuti 200 orang dari perwakilan DPW LDII dari Aceh hingga Papua dan negara tetangga, dihadiri pula oleh Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, perwakilan tim Gapura Digital Google Indonesia, serta pakar ekonomi, pendidikan, dan praktisi digital lainnya. Hadir tiga orang utusan dari DPW LDII Sulawesi Selatan. Ketiganya adalah Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Dr Ir Abri MP, Wakil Ketua Dr Sanusi Fattah SE MSi, dan Wakil Sekretaris Mujahidin ST.

Saat membuka acara, Ketua Pengarah Panitia sekaligus Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo mengatakan, hanya sekitar delapan persen orang yang dapat menghasilkan smart society dari sebuah smartphone. Artinya, hanya segelintir orang yang menggunakan teknologi digital yang mampu menghasilkan digital intelligence.

“Ormas dapat meningkatkan kontribusinya dengan memanfaatkan digital teknologi. Hal ini adalah bentuk sederhana integrasi antara struktur dan kultur. Sebagai contoh, jika sebuah keputusan dulu ditentukan berdasarkan pengalaman, kali ini dalam era digital sistem keputusan didukung dengan basis digital,” ujar Prasetyo Sunaryo.

Pada perkembangannya, teknologi komunikasi menciptakan big data. Sehingga implikasinya bagi masyarakat adalah mereka harus mampu membuat sistem manajemen data dan infrastruktur data. “Paling sederhana contohnya adalah manajemen data, dengan pengembangan perangkat lunak (software development), pengembangan model, dan presentasi model data oleh para pegiat digital, wujudnya nanti Artificial Intelligence (AI), dengan sistem pengamanan data tinggi,” kata Prasetyo.

Persoalannya, saat ini adalah bagaimana teknologi yang memudahkan, justru tak berhasil membantu manusia karena budaya, “Misalnya, pesan penting yang masuk dalam smartphone diabaikan atau terlambat membuka pesan (unresponsive) hal ini terkait kebiasaan seseorang, maka artinya kultur atau budaya seseorang bisa menghambat atau bisa memajukan teknologi,” ujar Prasetyo. Inilah pentingnya pendidikan digital untuk warga masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Singapura Anil Kumar menambahkan, manusia harus memanfaatkan teknologi bukan terjebak atau diatur teknologi, “Apakah teknologi yang harus pintar atau orang-orangnya yang pintar, maka manusia-lah yang harus memanfaatkan dan memanajemen teknologi,” ujar Anil Kumar.

Literasi digital sangat penting bagi masyarakat sejak dini. Bahkan di Singapura. Sejak sekolah dasar, menurut Anil Kumar, anak-anak sudah diperkenalkan dengan coding atau bahasa pemrograman. Sehingga tidak tidak takut oleh kemajuan teknologi dan terbiasa memanfaatkannya untuk hal yang positif. Anil menekankan: “Focus how to make people smart.”

Kecepatan perubahan yang sekarang jauh lebih cepat. Antara kecepatan dengan masalah yang muncul itu seolah terburu-buru. Tidak heran timbul disrupsi teknologi. “Manage the technology, jangan teknologi yang mengendalikan kita, ini adalah salah satu fokus penting,” kata Anil.

Adanya disrupsi atau gangguan berimbas juga pada bidang ekonomi, bisnis, dan lainnya. “Bisa jadi banyak pekerjaan akan hilang akibat disrupsi, misalnya ahli hukum tanpa bantuan teknologi, bisnis mereka tidak akan berjalan begitu saja, jika hanya membantu penyelesaian masalah penjualan tanah atau rumah,” kata Anil.

Menurutnya, meskipun terjadi disrupsi, penekanan di Singapura tidak terfokus pada melindungi sebuah pekerjaan, tapi melindungi pekerja. Karena pekerja bisa diberi ilmu untuk pekerjaan baru, malah bisa jadi kehidupan lebih baik daripada pekerjaan mereka yang terdahulu. (mj)

LDII Sleman Diskusikan Pengaruh Pergaulan Akhir Zaman

LDII Sleman Diskusikan Pengaruh Pergaulan Akhir Zaman

By Redaksi On September 10, 2019

Pemuda dan Pemudi LDII Sleman Ikuti Diskusi Pengaruh Pergaulan Akhir Zaman di komplek Masjid Mulyo Abadi Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman, Minggu (01/09/2019)

SLEMAN, MJSULBAR.COM - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kabupaten Sleman menggelar kegiatan keakraban bertajuk "Srawung si Raja". Sebanyak 343 pemuda dan pemudi se-kabupaten Sleman meramaikan kegiatan di komplek masjid Mulyo Abadi Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman, Minggu (01/09).

Turut hadir sebagai narasumber ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII kabupaten Sleman Sugiharto, ketua Penggerak Pembina Generus (PPG) Insan Mulia Muhammad Sahli, wakil ketua PPG Insan Mulia Suharno, ustadz Saiful Arif dan dua orang perwakilan peserta.

Zaman dimana maraknya kriminalitas, pergaulan bebas dan kecanggihan teknologi yang tidak dimanfaatkan sebagaiman mestinya menjadi satu keprihatinan sendiri bagi peserta. Melihat kondisi tersebut LDII Sleman memandang perlunya silaturahim dan keakraban bagi para generasi muda.

"Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi dan menjaga generasi muda agar tidak salah langkah dalam memilih pergaulan"  papar Suharno.  Lebih jauh, Suharno berharap pembekalan ilmu agama yang disisipkan dapat menjadi bekal dalam bergaul pada kehidupan mendatang.

Selain diskusi umum, peserta diajak untuk diskusi beregu dengan mengangkat tema pergaulan syar'i antara laki-laki dan perempuan. Peserta antusias dalam mengemukakan opini mengenai batas-batas pergaulan yang sesuai panduan Al Qur'an dan Al Hadist. Memiliki kefahaman agama, beretika yang baik dan bijak bersosial media menjadi solusi dalam menghadapi pengaruh pergaulan akhir zaman. Hal ini sejalan dengan tri sukses generasi penerus LDII yaitu berilmu, berakhlaqul karimah dan mandiri.

Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Satuan Komunitas Sekawan Persada (Sako SPN) kabupaten Sleman dimeriahkan dengan pembagian doorprize. Nasihat agama oleh dewan penasihat DPD LDII kabupaten Sleman Isrudjito, menjadi puncak serangkaian kegiatan. "Pentingnya usaha maksimal tiap-tiap individu perlu digarisbawahi dalam upaya membentengi diri dari pergaulan bebas" ungkap Isrudjito.